Pengamat: Pemblokiran Cloudflare Berpotensi Mengganggu Stabilitas Internet dan Operasional Layanan Digital di Indonesia

Rencana pemerintah untuk memblokir Cloudflare terus menjadi pembahasan karena dinilai dapat memengaruhi berbagai layanan digital yang digunakan masyarakat. Cloudflare telah menjadi salah satu infrastruktur penting dalam ekosistem internet modern, sehingga pemblokirannya dianggap berpotensi menimbulkan gangguan besar terhadap stabilitas internet dan aktivitas digital di Indonesia.

Kementerian Komunikasi dan Digital menilai Cloudflare belum memenuhi kewajiban administratif sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik lingkup privat. Selain belum terdaftar, layanan Cloudflare juga banyak digunakan situs judi online untuk menyamarkan server asli. Dengan alasan tersebut, pemerintah memberikan waktu empat belas hari kerja agar perusahaan menyelesaikan pendaftaran sebelum sanksi administratif diterapkan. Sanksi tersebut dapat mencakup pembatasan layanan hingga pemutusan akses total.

Menurut Afif Hidayatullah, Threat Consultant di ITSEC Asia, fokus kebijakan seharusnya diarahkan pada situs judi online, bukan pada penyedia infrastruktur yang digunakan ribuan layanan legal. Ia menilai pemblokiran Cloudflare tidak menyelesaikan akar persoalan. Domain judi online dapat berganti dengan mudah, sementara pemblokiran terhadap penyedia infrastruktur justru dapat memicu gangguan yang jauh lebih luas terhadap berbagai layanan yang sah.

Cloudflare menyediakan layanan Content Delivery Network yang mempercepat akses situs dengan mengambil konten dari server terdekat. Perusahaan ini juga menawarkan perlindungan terhadap serangan terdistribusi, firewall aplikasi web, DNS berkecepatan tinggi, mitigasi bot, dan sistem reverse proxy. Layanan layanan tersebut dipakai oleh kementerian, lembaga pemerintah, bank, universitas, perusahaan besar, hingga startup. Karena itu, Cloudflare memiliki peran strategis dalam menjaga kecepatan dan keamanan akses internet di Indonesia.

Afif menjelaskan bahwa pemblokiran Cloudflare tidak sama dengan memblokir situs tunggal. Cloudflare menjadi jalur penghubung bagi ribuan layanan digital. Jika aksesnya dihentikan, berbagai situs dapat mengalami gangguan sekaligus. Layanan publik berpotensi menjadi tidak stabil atau sulit diakses. Pengguna mungkin akan mengalami koneksi lambat, halaman web gagal dimuat, serta meningkatnya waktu tunggu saat membuka situs tertentu.

Gangguan tersebut dapat muncul dalam hitungan jam setelah pemblokiran dilakukan. Pengamat memperkirakan bahwa internet nasional bisa kehilangan stabilitas karena hilangnya server cache dan jalur distribusi konten yang selama ini disediakan Cloudflare. Selain itu, pemutusan akses dapat membuat situs lebih rentan terhadap serangan otomatis. Hal ini terutama membahayakan platform e commerce, fintech, dan layanan digital lain yang membutuhkan keamanan tinggi.

Afif menilai risiko ekonomi juga perlu diperhatikan. Dunia usaha, terutama sektor digital, sangat bergantung pada akses internet yang cepat dan stabil. Pemutusan Cloudflare dapat menghambat transaksi digital, memperlambat proses pembayaran, dan mengganggu kenyamanan pengguna. Jika gangguan terjadi dalam waktu lama, kerugian yang ditimbulkan dapat cukup besar, terutama pada industri yang sedang berkembang.

Ia menegaskan bahwa registrasi PSE bersifat administratif dan tidak secara otomatis menghapus akses situs judi terhadap layanan Cloudflare. Domain baru dapat dibuat kapan saja. Karena itu, pendekatan yang lebih efektif menurutnya adalah bekerja sama dengan Cloudflare untuk menutup domain bermasalah. Cloudflare memiliki pengalaman bekerja sama dengan berbagai pemerintah untuk menangani permintaan tersebut melalui mekanisme resmi.

Pendekatan kolaboratif ini dinilai lebih tepat sasaran. Dengan dasar hukum yang jelas, Cloudflare dapat menutup domain ilegal tanpa mengganggu ribuan layanan sah yang masih memerlukan jaringan dan perlindungan dari perusahaan tersebut. Pengamat juga menilai pendekatan ini lebih sesuai dengan kebutuhan infrastruktur digital Indonesia yang semakin kompleks.

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Kementerian Komunikasi dan Digital menjelaskan bahwa status PSE diperlukan untuk memperkuat penegakan aturan terkait konten terlarang. Pemerintah menyatakan terbuka untuk berdiskusi dengan platform global yang menunjukkan komitmen terhadap regulasi Indonesia. Sambil menunggu proses berjalan, pengguna Cloudflare diimbau menyiapkan langkah antisipatif jika terjadi perubahan akses.

Keputusan pemerintah setelah masa tenggat empat belas hari akan menentukan masa depan akses Cloudflare di Indonesia. Para pengamat mengingatkan bahwa kebijakan terkait infrastruktur internet harus dilakukan dengan pertimbangan matang karena dampaknya tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga memengaruhi kegiatan ekonomi dan pelayanan publik. Dengan posisi Cloudflare yang sangat besar dalam mendukung layanan digital, penanganan yang tepat diperlukan agar upaya memberantas situs ilegal tidak menimbulkan gangguan kepada layanan legal yang digunakan masyarakat setiap hari.